Materi dan Pembelajaran PKn

PDGK4401 - Materi dan Pembelajaran PKn SD. Mata kuliah ini membahas tentang

paradigma baru PKn di SD, materi dan pembelajaran individu sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial dan warga Negara Indonesia, materi dan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan, materi dan pembelajaran kerangka sosial budaya masyarakat Indonesia dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, materi dan pembelajaran Pancasila dan UUD 1945, materi dan pembelajaran hak asasi manusia, materi dan pembelajaran demokrasi, memahami materi dan mampu membelajarkan hukum dan penegakan hukum, materi dan pembelajaran komunikasi sosial budaya Indonesia dan karakter WNI baru. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa S1 PGSD dapat menentukan strategi Pembelajaran PKn di SD yang ditekankan pada kesesuaian dan keperluan saat ini.

1. Hasil penelitian Cogan yang berhasil mengidentifikasi delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga negara sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang. Karakteristik warga negara tersebut meliputi, kecuali…

	A. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global
	B. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat
	C. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya
	D. Kemampuan berpikir kritis dan ekstrimis

Kemampuan berpikir kritis dan ekstrimis bukan merupakan Hasil penelitian Cogan yang berhasil mengidentifikasi delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga negara sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang.(D)(1.9)
2. Suatu sistem yang merujuk pada orang-orang yang menjadi subyek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas pemerintah’ dan ‘yang diperintah’. Kedua jenis subyek ini yaitu pemerintah dan yang diperintah pada dasarnya memiliki atribut yang sama, yaitu sebagai warga negara, namun dalam fungsinya yang berlainan. Dari perspektif demokrasi, yang disebut pertama adalah pemegang mandat atau amanat dengan seperangkat wewenangnya untuk mengelola kepentingan bersama dan mewujudkan tujuan bersama. Yang kedua adalah pemberi mandat, pemegang kedaulatan, merupakan system….

	A. Sistem personal
	B. Sistem kelembagaan
	C. Sistem normative
	D. Sistem kewilayahan

Sistem personal adalah suatu sistem yang merujuk pada orang-orang yang menjadi subyek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas pemerintah’ dan ‘yang diperintah’.(A)(1.10)
3. Portofolio dalam pembelajaran PKn merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas berisi bahan-bahan seperti pernytaan-pernyataan tertulis, peta, grafik, photgrafi, dan karya seni asli. Bahan-bahan tersebut menggambarkan hal-hal sebagai berikut, kecuali ... 

	A. hal-hal yang akan dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang telah mereka pilih
	B. hal-hal yang terlah dipelajari siswa berkenaan dengan alternatif-alternatif pemecahan terhadap masalah tersebut
	C. kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat oleh siswa untuk mengatasi masalah tersebut
	D. rencana tindakan yang telah dibuat siswa untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka usulkan

hal-hal yang akan dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang telah mereka pilih, bukan merupakan gambaran yang berkaitan dengan Portofolio kelas yang berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, photografi, dan karya seni asli, yang benar adalah yang telah dilakukan bukan yang akan dilakukan oleh siswa.(A)(1.29)
4. Dalam usaha mencapai tugas-tugas pembelajaran portofolio ini ditempuh melalui enam tahap kegiatan, tahap kedua membahas tentang ….

	A. Mengidentifikasi Masalah Kebijakan Publik Di Masyarakat
	B. Memilih Satu Masalah Untuk Kajian Kelas
	C. Mengumpulkan Informasi Tentang Masalah Yang Akan Dikaji Kelas
	D. Membuat Portofolio Kelas

Memilih Satu Masalah Untuk Kajian Kelas merupakan tahap 2.(B)(1.31)
5. Dalam kelompok portofolio yang bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dipilih untuk dikaji oleh kelas. Kelompok ini pun harus menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan mengapa lembaga pemerintahan tersebut harus menangani masalah tersebut, merupakan tugas dari kelompok….

	A. Kelompok portofolio Satu: Menjelaskan Masalah
	B. Kelompok Portofolio Dua: Menilai kebijakan alternatif yang diusulkan untuk memecahkan masalah
	C. Kelompok Portofolio Tiga: Membuat satu kebijakan publik yang akan didukung oleh kelas
	D. Kelompok Portofolio Empat: Membuat suatu rencana tindakan agar pemerintah mau menerima kebijakan kelas

Kelompok portofolio Satu: Menjelaskan Masalah. Kelompok portofolio satu ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dipilih untuk dikaji oleh kelas. Kelompok ini pun harus menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan mengapa lembaga pemerintahan tersebut harus menangani masalah tersebut..(A)(1.31)
6. Penilaian portofolio dilakukan terhadap dua hal, yaitu portofolio masing-masing dari keempat kelompok portofolio, dan portofolio keseluruhan (kelas). Untuk menilai portofolio kelompok (1 - 4), digunakan kriteria berikut, kecuali…..

	A. Kelengkapan, Apakah setiap seksi memuat bahan-bahan yang diuraikan pada deskripsi tugas setiap kelompok di atas? Apakah para siswa memasukkan bahan-bahan lebih dari yang diperlukan?
	B. Kejelasan, Apakah portofolio siswa tersusun dengan baik? Apakah portofolio siswa ditulis dengan jelas, menggunakan tata bahasa dan ejaan yang benar? Apakah gagasan-gagasan utama dan argumen-argumen di dalamnya mudah dipahami?
	C. Informasi, Apakah informasinya akurat? Apakah informasinya memuat fakta-fakta utama dan konsep-konsep penting? Apakah informasi yang siswa masukkan penting untuk memahami topik kajian?
	D. Bentuknya, apakah dijili datau tulis tangan?

Bentuknya, apakah dijilid atau tulis tangan.(D)(1.39)
7. Manusia merupakan perjumlahan daripada beberapa kemampuan tertentu yang masing-masing bekerja tersendiri seperti kemampuan-kemampuan vegetatif yaitu makan dan berkembang biak, kemampuan sensitif yaitu kemampuan bergerak mengamat-amati, bernafsu dan perasaan, dan kemampuan intelektif yaitu berkemampuan berkecerdasan, merupakan pandangan tentang individu menurut…..

	A. Gerungan
	B. Lysen
	C. Aristoteles
	D. Descartes

Aristoteles berpendapat bahwa manusia merupakan perjumlahan daripada beberapa kemampuan tertentu yang masing-masing bekerja tersendiri seperti kemampuan-kemampuan vegetatif yaitu makan dan berkembang biak, kemampuan sensitif yaitu kemampuan bergerak mengamat-amati, bernafsu dan perasaan, dan kemampuan intelektif yaitu berkemampuan berkecerdasan.(C)(2.3)
8. Kebenaran yang meliputi kebenaran dalam arti benar dalam kehidupan sehari-hari meliputi kebenaran menurut agama, hukum, dan ilmu pengetahuan dalam Catur Purusa Artha yaitu merupakan arti dari….

	A. Dharma
	B. Artha
	C. Kama
	D. Moksa

Dharma, artinya kebenaran yang meliputi kebenaran dalam arti benar dalam kehidupan sehari-hari meliputi kebenaran menurut agama, hukum, dan ilmu pengetahuan.(A)(2.8)
9. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan individu sebagai makhluk social, kecuali….

	A. Manusia tak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan selanjutnya dengan menggunakan daya pikirnya manusia berupaya bagaimana agar dapat memenuhi kebutuhan pokok, tentu memerlukan bantuan orang lain
	B. Untuk menjalin hubungan satu sama lain memerlukan aktivitas komunikasi. Karena kecenderungan manusia berkeinginan untuk hidup serasi sebagai timbal balik satu sama lain karena manusia mempunyai dua hasrat yaitu berkeinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya
	C. berkeinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya
	D. dalam memenuhi kebutuhannnya manusia selalu mengedepankan sifat untuk berkuasa, sehingga dikenal dengan hukum rimba

Dalam memenuhi kebutuhannnya manusia selalu mengedepankan sifat unutk berkuasa, sehingga dikenal dengan hukum rimba bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan individu sebagai makhluk sosial.(D)(2.16)
10. Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya, merupakan pandangan dari….

	A. Miriam Budiardjo
	B. Roger H. Soltau
	C. Harold J. Laski
	D. Max Weber

Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.(A)(2.25)
11. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, terdapat dapam UUD 1945 pasal….

	A. Pasal 28
	B. Pasal 29
	C. Pasal 30
	D. Pasal 31

Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.(A)(2.27)
12. Menurut Cogan, bahwa warga negara harus memiliki identitas atau jati diri sesuai dengan ideologi negaranya, seperti warga negara Indonesia, ia memiliki identitas sebagai insan Tuhan, insan yang peduli terhadap orang lain dan lingkungannya, dan loyal terhadap bangsa dan negaranya, merupakan kategori….

	A. A sense of identify
	B. The enjoyment of certain rights
	C. The fulfilment of corresponding obligations
	D. A degree of interest and involvement in public affairs

a sense of identify adalah warga negara harus memiliki identitas atau jati diri sesuai dengan ideologi negaranya, seperti warga negara Indonesia, ia memiliki identitas sebagai insan Tuhan, insan yang peduli terhadap orang lain dan lingkungannya, dan loyal terhadap bangsa dan negaranya.(A)(2.36)
13. Buku, model pakaian, bendera, lambing merupakan Media dalam PKn yang bersifat…..

	A. Yang bersifat materiil
	B. Yang bersifat imateriil
	C. Yang bersifat kondisional
	D. Yang bersifat personal

yang bersifat materiil, misalnya, buku, model pakaian, bendera, lambang.(A)(2.46)
14. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Adapun pokok-pokok Peraturan Tanam Paksa itu sebagai berikut, kecuali…..

	A. Petani diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya yang akan ditanami oleh tanaman wajib, yang akan diperdagangkan oleh Pemerintah. Tanaman wajib itu berupa taruma (nila), tebu, tembakau, kopi
	B. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
	C. Tanah yang dikenakan tanaman wajib harus ada pajak tanah, tetapi kecil
	D. Tenaga yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tanaman wajib, tidak boleh melebihi tenaga kerja demi penggarapan tanah (sawah)

Tanah yang dikenakan tanaman wajib harus ada pajak tanah, tetapi kecil bukan merupakan pokok-pokok Peraturan Tanam Paksa.(C)(3.7)
15. Sejak tahun 1932, organisasi ini dipimpin oleh Moh. Hatta, bertujuan melepaskan diri dari penjajahan untuk mencapai kemerdekaan dan menjunjung tinggi sikap nonkoperasi dengan pihak pemerintah Belanda, adalah…..

	A. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru)
	B. Partai Indonesia (Partindo)
	C. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
	D. Partai Persatuan Indonesia (Parpindo)

Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Sejak tahun 1932, organisasi ini dipimpin oleh Moh. Hatta, bertujuan melepaskan diri dari penjajahan untuk mencapai kemerdekaan dan menjunjung tinggi sikap nonkoperasi dengan pihak pemerintah Belanda.(A)(3.15)
16. Savage & Armstrong (1996) mengemukakan generalisasi yang penting dan hendaknya di ajukan ketika guru membelajarkan sejarah di kelas. Aktivitas pembelajaran ini sangat penting untuk guru PKn di sekolah dasar terutama untuk membelajarkan mereka dalam proses pengambilan keputusan di kelas, kecuali…..

	A. Perubahan yang terus-menerus merupakan sesuatu yang bersifat universal dan tidak dapat dihindari
	B. Percepatan perubahan dalam masyarakat bervariasi menurut faktor-faktor, seperti nilai dari masyarakat, luasnya keragaman, dan frekuensi dalam komunikasi dengan budaya lain
	C. Peristiwa masa lampau tidak mempengaruhi peristiwa masa kini
	D. Sejarah kebudayaan memberikan kerangka pemikiran dan tindakan dalam persoalan budaya hari ini

Peristiwa masa lampau tidak mempengaruhi peristiwa masa kini bukan merupakan generalisasi yang penting dan hendaknya di ajukan ketika guru membelajarkan sejarah di kelas.(C)(3.25)
17. Tari Topeng berasal dari daerah….

	A. Tari Topeng dari Cirebon
	B. Tari Kipas dari Sulawesi Selatan
	C. Tari Piring dan tari Payung dari Sumatera Barat
	D. Tari Jaipong Jawa Barat

Tari Topeng dari Cirebon.(A)(4.8)
18 Menurut Koentjaraningrat tipe sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, dimana Sistem dasar kemasyarakatannya berupa desa komuniti petani dengan defferiansi dan stratifikasi sosial yang sedang; masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan berdagang dengan pengaruh yang kuat dari agama Islam, bercampur dengan suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh system pemerintahan kolonial; gelombang pengaruh kebudayaan Hindu tidak dialami, atau hanya sedemikian kecilnya sehingga terhapus oleh pengaruh agama Islam. Contoh kebudayaan Aceh, Minangkabau, dan Makasar, merupakan tipe….

	A. Tipe masyarakat berkebun yang amat sederhana dengan keladi dan ubi jalar sebagai tanaman pokoknya dalam kombinasi dengan berburu atau meramu; penanaman padi tak dirasakan
	B. Tipe masayarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokok
	C. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya
	D. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya

Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya; Sistem dasar kemasyarakatannya berupa desa komuniti petani dengan defferiansi dan stratifikasi sosial yang sedang; masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan berdagang dengan pengaruh yang kuat dari agama Islam, bercampur dengan suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh system pemerintahan kolonial; gelombang pengaruh kebudayaan Hindu tidak dialami, atau hanya sedemikian kecilnya sehingga terhapus oleh pengaruh agama Islam. Contoh kebudayaan Aceh, Minangkabau, dan Makasar.(C)(4.10)
19. Menurut Ernest Renan bangsa Indonesia terbentuk dari orang-orang yang mempunyai persamaan latar belakang sejarah, pengalaman serta perjuangan yang sama dalam mencapai hasrat untuk bersatu, bahwa terbentuknya bangsa karena adanya kesamaan dalam hal, kecuali….

	A. Latar belakang sejarah
	B. Pengalaman
	C. Perjuangan dalam mencapai kemerdekaan
	D. Status

status bukan merupakan salah satu unsure terbentuknya bangsa.(D)
20. Menurut I.G.K. Wardani rambu-rambu pelaksanaan Bermain peran, yaitu sebagai berikut, kecuali…..

	A. Setiap siswa sebaiknya memerankan peran yang berbeda sehingga penghayatannya terhadap nilai dan sikap menjadi lebih mantap
	B. Jika pemahaman terhadap peran berlangsung lambat, guru dapat meminta siswa membuat scenario, sehingga permainan menjadi lebih lancar
	C. Jika diperlukan, guru dapat memodelkan permainan peran, terutama peran-peran yang dianggap sukar untuk dihayati
	D. Peran yang akan dimainkan haruslah tidak perlu menyeseuaikan dengan tingkat berpikir dan usia serta pengalaman siswa

Peran yang akan dimainkan haruslah tidak perlu menyeseuaikan dengan tingkat berpikir dan usia serta pengalaman siswa bukan merupakan rambu-rambu pelaksanaan Bermain peran.(D)(4.39)
21. Pada tanggal 9 Agustus 1945 pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI (Dokuritsu Junbi Iinkai) yang diketuai oleh Ir.Soekarno dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakilnya. Panitia ini mempunyai fungsi yang amat penting, lebih-lebih setelah Indonesia merdeka tetapi belum memiliki kelembagaan negara seperti disebutkan dalam UUD 1945. Badan ini semula bersifat badan buatan Jepang, namun setelah Indonesia memprok¬lamasikan kemerdekaannya mempunyai sifat Badan Nasional Indone¬sia. Kemudian PPKI mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting yaitu, kecuali….

	A. Mewakili seluruh bangsa Indonesia
	B. Sebagai pembentuk Negara (yang menyusun Negara Republik Indo¬nesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945)
	C. Mempunyai wewenang untuk meletakkan Dasar Negara (pokok kaidah negara yang fundamental)
	D. Membentuk kabinet

membentuk cabinet bukan merupakan kedudukan dan fungsi PPKI.(D)(5.4)
22. Para ahli diantaranya Notonagoro, Dardji Darmodihardjo, dan Hazairin berpendapat bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan, karena tiap sila mengandung empat sila lainnya. Kesatuan dan kebulatan yang benar, adalah….

	A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila II, III, IV, dan V
	B. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila I, menjiwai dan meliputi sila III, IV, dan V
	C. Sila Persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi sila I dan II, menjiwai dan meliputi sila IV dan V
	D. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/ perwakilan, menjiwai dan meliputi sila I,II, III, dan menjiwai dan meliputi sila V

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila II, III, IV, dan V.(A)(5.5)
23. Berikut ini merupakan pernyataan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, kecuali….

	A. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang ambing dalam menghadapi persoalan besar yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia
	B. Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik
	C. Pandangan hidup adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya
	D. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Sebagai landasan untuk menyelenggarakan negara, Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945

Pancasila dipergu¬nakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Seba¬gai landasan untuk menyelenggarakan negara, Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan pernyataan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, tetapi sebagai dasar Negara.(D)(5.8)
24. Berikut ini yang bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sejarah pembentukan UUD 1945, adalah….

	A. Kembali menggunakan UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 (melalui Dekrit Presiden), yang kemudian diadakan perubahan (amandemen) pada tahun 1999 dan tahun 2000
	B. Panitia Perumus, yang beranggotakan 9 orang dengan ketuanya Ir. Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia tersebut berhasil menyusun naskah rancangan Pembukaan UUD yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta
	C. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI yang dipimpin ketua BPUPKI yaitu dr. Radjiman Wedyodiningrat menerima bulat dua rancangan dari panitia perancang UUD yaitu Rancangan Naskah Proklamsi dan Rancangan mukadimah/pembukaan UUD (berasal dari naskah Piagam Jakarta)
	D. Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan menetapkan keputusan yang penting bagi kehi¬dupan negara yaitu menetapkan dan mensahkan Pembukaan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD yang telah disusun oleh Panitia perumusan tanggal 22 Juni 1945

Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan menetapkan keputusan yang penting bagi kehi¬dupan negara yaitu menetapkan dan mensahkan Pembukaan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD yang telah disusun oleh Panitia perumusan tanggal 22 Juni 1945 bukan pernyataan yang berkaitan dengan sejarah pembentukan UUD 1945.(D)(5.17)
25. Cara memperoleh konstitusi yang biasanya terjadi pada negara-negara yang berdirinya di atas negara-negara yang telah ada. Setelah negara baru itu ada, dibentuklah pemerin¬tahan dan dibuatlah UUD yang kemudian ditawarkan kepada rakyat untuk mendapat persetujuan, adalah….

	A. UUD yang diperoleh dengan cara Grants
	B. Deliberate Creation
	C. Revolusi
	D. UUD yang diperoleh dengan cara Oktroi

Cara yang terakhir adalah dengan Revolusi, yang biasanya terjadi pada negara-negara yang berdirinya di atas negara-negara yang telah ada. Setelah negara baru itu ada, dibentuklah pemerintahan dan dibuatlah UUD yang kemudian ditawarkan kepada rakyat untuk mendapat persetujuan.(C)(5.19)
26. Sistem Pemerintahan Negara. Materi tentang sistem pemerintahan negara Indonesia tersirat dalam batang tubuh yang kemudian dijelaskan dengan tegas dan sistematis dalam Penjelasan umum UUD 1945. Dalam penjelasan tersebut tercantum tujuh butir kunci pokok yang merupakan sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945. Kunci pokok pertama adalah….

	A. Indonesia ialah “Negara yang Berdasar atas Hukum (Rechtsstaat)”. Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa negara (termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum, dan harus dipertanggungjawabkan secara hokum
	B. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia berdasarkan pada sistem konstitusional. Dengan demikian, kekuasaan-kekuasaan aparatur negara dan aparatur pemerintahan harus bersumber pada UUD 1945 atau pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
	C. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR. MPR yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia merupakan pemegang kedaulatan rakyat (buka kembali UUD 1945 pasal 1 ayat(2). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan Presiden merupakan peneri¬ma mandat dari MPR yang harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan MPR
	D. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Hal ini men¬gandung arti bahwa presiden Indonesia merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, tetapi kedudukannya berada di bawah MPR, bahkan harus bertanggung jawab kepada MPR. Kemudian ditegaskan dalam penjelasan bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the president)

Kunci pokok pertama yaitu Indonesia ialah “Negara yang Berdasar atas Hukum (Rechtsstaat)”. Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa negara (termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum, dan harus dipertanggungjawabkan secara hokum.(A)
27. Beberapa hal penting yang menunjukkan di satu pihak mengurangi dominasi kekuasaan Presiden dan dilain pihak menambah kekuasaan DPR sebagai lembaga legislatif yang juga mewakili rakyat. Antara lain dalam hal Presiden mengangkat dan menerima duta, yang semula tidak ada ketentuan untuk melibatkan DPR, berubah bahwa dalam mengangkat duta, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR, terdapat dalam….

	A. Pemegang kekuasan membentuk Undang-undang yang semula dipegang oleh Presiden (pasal 5 ayat 1), beralih ketangan DPR (amandemen pasal 20 ayat 1)
	B. Periode masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam jabatan yang sama yang semula tidak dibatasi, berubah (dibatasi) menjadi maksimal dua kali masa jabatan (amandemen pasal 7)
	C. Dalam hal Presiden mengangkat dan menerima duta, yang semula tidak ada ketentuan untuk melibatkan DPR, berubah bahwa dalam mengangkat duta, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (amandemen pasal 13 ayat 2 dan 3)
	D. Dalam hal presiden memberi amnesti dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2)

Dalam hal Presiden mengangkat dan menerima duta, yang semula tidak ada ketentuan untuk melibatkan DPR, berubah bahwa dalam mengangkat duta, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (amandemen pasal 13 ayat 2 dan 3).(C)
28. C.F.Strong mengemukakan bahwa konstitusi dapat diubah oleh, kecuali…..

	A. Kekuasaan legislatif, dengan pembatasan tertentu
	B. Rakyat melalui referendum
	C. Sejumlah negara bagian (untuk negara serikat)
	D. Penafsiran hakim

penafsiran hakim bukan merupakan cara perubahan konstitusi menurut CF Strong.(D)(5.32)
29. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 MPR menetapkan perubahan kedua UUD 1945 dengan mengubah/menambah yang berkaitan dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam rangka melaksana¬kan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, yaitu….

	A. Merubah pasal 18, dan menambahkan pasal 18A dan 18B
	B. Amandemen pasal 19
	C. Pasal 20A ayat 1-4
	D. Amandemen pasal 28A - 28J

pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam rangka melaksana¬kan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (merubah pasal 18, dan menambahkan pasal 18A dan 18B)(A)(5.37)
30. Pola pembelajaran VCT dalam pembelajaran PKN menurut A.Kosasih Djahiri dianggap unggul untuk pembelajaran afektif karena, kecuali….

	A. Pertama, mampu membina dan mempribadikan (personalisasi) nilai-moral
	B. Kedua, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan nilai-moral yang disampaikan
	C. Ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai-moral diri siswa dan nilai moral dalam kehidupan nyata
	D. Keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan potensi diri siswa terutama potensi psikomotor daripada afektualnya

Keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan potensi diri siswa terutama potensi psikomotor daripada afektualnya bukan merupakan Pola pembelajaran VCT dalam pembelajaran PKN menurut A.Kosasih Djahiri dianggap unggul untuk pembelajaran afektif.(D)(5.49)
31. Dokumen yang berisi beberapa hak yang diberikan oleh Raja John di Inggris kepada para bangsawan atas tuntutan mereka yang sekaligus membatasi kekuasaan Raja dan menghormati hak-hak rakyat, adalah….

	A. Piagam Magna Charta (1215)
	B. Dokumen Bill of Rights (1689)
	C. Piagam Declaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
	D. Piagam Bill of Rights (1789)

Piagam Magna Charta (1215), ialah dokumen yang berisi beberapa hak yang diberikan oleh Raja John di Inggris kepada para bangsawan atas tuntutan mereka yang sekaligus membatasi kekuasaan Raja dan menghormati hak-hak rakyat.(A)(6.5)
32. Hak asasi manusia dalam UUD 145 yang berkaitan dengan Hak atas kebebasan beragama diatur dalam pasal…

	A. pasal 28:
	B. pasal 29:
	C. pasal 27 ayat (1):
	D. 27 ayat (2):

Hak atas kebebasan beragama diatur dalam pasal 29:(B)(6.9)
33. Langkah kedua dalam Model pembelajaran inkuiri dasar menurut Dewey adalah…..

	A. Menggambarkan karakteristik masalah atau situasi yang penting
	B. Mengajukan kemungkinan kesimpulan atau penjelasan
	C. Mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk menguji akurasi kesimpulan atau penjelasan
	D. Menguji kesimpulan atau penjelasan berdasarkan bukti yang ada

langkah Kedua, Mengajukan kemungkinan kesimpulan atau penjelasan.(B)(6.26)
34. Ketika ada masalah dalam mendistribusikan sesuatu, misalnya dalam memberi kesempatan kepada warga masyarakat, hal tersebut sebagai masalah keadilan ... .

	A. distributif
	B. korektif
	C. prosedural
	D. hakiki

Ketika ada masalah dalam mendistribusikan sesuatu, misalnya dalam memberi kesempatan kepada warga masyarakat, kita menyebut hal ini sebagai masalah keadilan distributive.(A)
35. Menurut kalangan Anglo Saxon, A.V.Dicey, mengidentifikasi unsur-unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusionil adalah, kecuali…..

	A. Supremasi aturan hukum (Supremacy of the Law), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (Absence of Arbitrary Power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
	B. Kedudukan yang sama di depan hukum (Equality before the Law) baik untuk pejabat maupun rakyat biasa
	C. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang
	D. Peradilan administrasi dalam perselisihan

karena Peradilan administrasi dalam perselisihan bukan merupakan unsur-unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusionil Menurut kalangan Anglo Saxon, A.V.Dicey, tetapi unsure dari unsur Rechtsstaat.(D)(7.8)
36. Keberhasilan demokrasi umumnya ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam proses dan dalam respon dari sistem kebutuhan yang populer. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah merangsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat sipil (civil society) dan dalam pengambilan keputusan politik di dalam demokrasi konstitusionil. Menurutnya, warga negara yang demokratis tidak dilahirkan melainkan diciptakan (dibuat) dalam proses sosialisasi. Dengan demikian, demokrasi haruslah dipelajari dan perlu dipelihara, merupakan pandangan dari…..

	A. Veldhuis
	B. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN
	C. James MacGregor
	D. Couto

Veldhuis (1998) yang menyatakan bahwa keberhasilan demokrasi umumnya ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam proses dan dalam respon dari sistem kebutuhan yang populer. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah merangsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat sipil (civil society) dan dalam pengambilan keputusan politik di dalam demokrasi konstitusionil. Menurutnya, warga negara yang demokratis tidak dilahirkan melainkan diciptakan (dibuat) dalam proses sosialisasi. Dengan demikian, demokrasi haruslah dipelajari dan perlu dipelihara.(A)(7.21)
37. Sekumpulan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani setiap manusia. Norma ini berhubungan dengan manusia sebagai individu, karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya, merupakan norma….

	A. Norma agama
	B. Norma kesopanan
	C. Norma kesusilaan
	D. Norma adat

Norma kesusilaan adalah Sekumpulan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani setiap manusia. Norma ini berhubungan dengan manusia sebagai individu, karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.(C)(8.5)
38. Berikut ini yang termasuk dalam Hukum Publik, adalah….

	A. Hukum Tata Negara
	B. Hukum Perdata
	C. Hukum Dagang
	D. Hukum Privaat Internasional

Hukum Tata Negara termasuk dalam golongan hukum publik.(A)(8.8)
39. Delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contoh pasal-pasal 209, 210, 242, 362 KUHP, adalah delik…..

	A. Delik formal
	B. Delik material
	C. Delik komisi
	D. Delik omisi

Delik formal adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contoh pasal-pasal 209, 210, 242, 362 KUHP.(A)(8.13)
40. Berikut ini merupakan pernyataan tentang tanggung jawab hukum, kecuali…..

	A. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, atau, dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal melakukan suatu perbuatan yang bertentangan
	B. Tanggung jawab absolut ialah menghubungkan sanksi dengan perbuatan tanpa memperhitungkan hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Jadi, seseorang dianggap bertanggung jawab terhadap suatu sanksi atas perbuatannya yang telah menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, tanpa mempersoalkan hubungan antara keadaan jiwanya dengan akibat perbuatannya
	C. Tanggung jawab atas dasar kesalahan ialah tanggung jawab hukum atas suatu sanksi dari suatu perbuatan melawan hukum dengan menghubungkan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya
	D. Tanggung jawab atas dasar kesalahan ialah menghubungkan sanksi dengan perbuatan tanpa memperhitungkan hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Jadi, seseorang dianggap bertanggung jawab terhadap suatu sanksi atas perbuatannya yang telah menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, tanpa mempersoalkan hubungan antara keadaan jiwanya dengan akibat perbuatannya

Tanggung jawab atas dasar kesalahan ialah menghubungkan sanksi dengan perbuatan tanpa memperhitungkan hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Jadi, seseorang dianggap bertanggung jawab terhadap suatu sanksi atas perbuatannya yang telah menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, tanpa mempersoalkan hubungan antara keadaan jiwanya dengan akibat perbuatannya bukan merupakan pernyataan tentang tanggung jawab hukum, karena pernyataan merupakan tanggungjawab absolute.(D)(8.15)
41. Berikut ini pernyataan yang benar berkaitan dengan hak hukum, yaitu…..

	A. Jus in personam, yaitu hak atas suatu barang
	B. Jus in rem, yaitu hak untuk menuntut seseorang agar berbuat menurut suatu cara tertentu, yakni hak atas perbuatan seseorang lainnya
	C. Hak hukum mensyaratkan kewajiban hukum dari seseorang lainnya
	D. Hak hukum bagi seseorang tanpa suatu kewajiban hukum bagi seseorang lainnya

Hak hukum mensyaratkan kewajiban hukum dari seseorang lainnya.(C)(8.18)
42. Menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang, kecuali…

	A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana
	B. Mencari keterangan dan barang bukti
	C. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
	D. Memutuskan sanksi bagi terpidana

memutuskan sanksi bagi terpidana bukan merupakan wewenang penyelidik Menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).(D)(8.21)
43. Khusus dalam bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk, kecuali….

	A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana
	B. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
	C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat (yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman)
	D. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana bukan merupakan tugas dan wewenang kejaksaan tetapi wewenang kepolisian sebagai penyelidik.(A)(8.22)
44. Berdasar undang-undang nomor 7 tahun 1989, Peradilan yang bertugas dan berwewenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shodaqah, adalah….

	A. Peradilan agama
	B. Peradilan Militer
	C. Peradilan Tata Usaha Negara
	D. Peradilan umum

Peradilan agama diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shodaqah.(A)(8.24)
45. Di Amerika, program pendidikan hukum merupakan bagian dari program pendidikan IPS, yang secara lebih khusus lagi merupakan bagian dari program pendidikan politik. Seperti dikutip oleh Bank, Sebagai hasil dari pendidikan hukum, siswa diharapkan dapat, kecuali….

	A. Mengembangkan pemahaman tentang hak-hak dan tanggung jawabnya yang ditegaskan oleh penguasa pada saat itu
	B. Memahami tuntutan masyarakat akan peraturan dan hukum, sumber-sumber hukum, perubahan hukum, dan sanksi hukum
	C. Memahami berbagai aspek hukum sipil yang mempengaruhi kehidupannya - hukum perkawinan dan perceraian, perjanjian/kontrak, asuransi, kesejahteraan sosial, pajak, dan lembaga bantuan hukum
	D. Memahami sistem peradilan, struktur organisasi dan fungsi lembaga penegak hukum

Mengembangkan pemahaman tentang hak-hak dan tanggung jawabnya yang ditegaskan oleh penguasa pada saat itu bukan merupakan hasil dari pendidikan hukum.(A)
46. Tingkat pertama dalam perkembangan moral Menurut Kohlberg, adalah….

	A. Orientasi hukuman dan kepatuhan. Konsepsi tentang baik dan buruk ditentukan oleh konsekuensi fisik tanpa memperhatikan makna atau nilai dari konsekuensi ini bagi individu
	B. Orientasi instrumental. Konsepsi tentang “baik” lebih ditentukan oleh kepuasan sendiri
	C. Orientasi keserasian antar personal. Apa yang menyenangkan atau membantu orang lain adalah “baik”
	D. Orientasi terhadap peraturan hukum dan ketertiban. Memelihara ketertiban sosial, menghormati kekuasaan, dan melak-sanakan kewajiban sendiri adalah “baik”. Orang dihargai karena mentaati peraturan, hukum, dan kekuasaan yang berlaku

47. Pada dasarnya , inti dari manusia antar budaya adalah, kecuali….

	A.Warga negara Indonesia yang Memiliki pengetahuan, sikap dan prilaku yang tidak terbatas pada budaya tertentu
	B.Warga negara Indonesia yang Dapat hidup dalam masyarakat majemuk yang memiliki keragaman budaya
	C. Warga negara Indonesia yang Menghargai dan menghormati budaya yang beraneka ragam
	D. Warga Negara Indonesia yang selalu setia kepada kelompoknya, sehingga mengnggap kelompok lain lebih rendah

warga Negara Indonesia yang selalu setia kepada kelompoknya, sehingga menganggap kelompok lain lebih rendah bukan merupakan inti dari manusia antar budaya.(D)(9.7)
48. DeVito, mengemukakan bahwa seorang manusia antarbudaya memiliki ciri-ciri berikut, kecuali…..

	A. Keterbukaan Seorang warganegara (manusia antar budaya) bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di antara orang, terbuka terhadap perbedaan nilai, kepercayaan, sikap dan perilaku, yang harus disadari adalah bahwa orang itu berbeda
	B. Empati, Kita harus menempatkan diri pada posisi lawan bicara, yang berasal dari kultur yang berbeda, cara ini akan memungkinkan kita untuk lebih cepat memahami lawan bicara kita
	C. Sikap mendukung, seorang warga negara yang bercirikan manusia antarbudaya harus memiliki sikap mendukung, terhadap lawan bicara yang berbeda budaya
	D. Sikap fanatis, Sikap fanatic diperlukan untuk memperkuat kelompok atau golongannya

Sikap fanatis, Sikap fanatic diperlukan untuk memperkuat kelompok atau golongannya bukan merupakan cirri manusia antarbudaya menurut DeVito.(D)(9.9)
49. Menurut Margaret S. Branson karakter warga negara adalah seperti berikut, kecuali….

	A. Keadaban (civility)
	B. Tanggung jawab individu dan kecenderungan untuk menerima tanggung jawab pribadi dan konsekwensi tindakan pribadi
	C. Disiplin diri dan penghormatan peraturan-peraturan untuk pemerintahan konstitusional (Amerika) tanpa perlu paksaan dari otoritas eksternal
	D. Rasa kewargaan (civic mindedness) dan kehendak untuk mendahulukan kepentingan golongan atau kelompoknya

Rasa kewargaan (civic mindedness) dan kehendak untuk mendahulukan kepentingan golongan atau kelompoknya bukan merupakan karakter warga negara Menurut Margaret S. Branson.(D)(9.11)
50. Dalam melaksanakan komunikasi antar sosial budaya banyak sekali hambatannya yaitu antara lain Perilaku kesukuan yang sempit akan menjadi kendala dalam memahami dan melakukan komunikasi antar budaya. Budaya etniknya sendiri akan dijadikan alat ukur untuk mengukur budaya orang lain, sehingga lahirlah fenomena bahwa “budaya etnik saya” lebih baik dan lebih tinggi, sementara budaya dari etnik lain berada “dibawah budaya etnik saya”, yaitu hambatan…..

	A. Etnosentrisme
	B. Rasa kedaerahan Kedaerahan yang berlebihan
	C. Persepsi yang keliru tentang otonomi daerah
	D. Fanatisme sempit

Etnosentrisme, yaitu Perilaku kesukuan yang sempit akan menjadi kendala dalam memahami dan melakukan komunikasi antar budaya. Budaya etniknya sendiri akan dijadikan alat ukur untuk mengukur budaya orang lain, sehingga lahirlah fenomena bahwa “budaya etnik saya” lebih baik dan lebih tinggi, sementara budaya dari etnik lain berada “dibawah budaya etnik saya”.(A)