Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constitution yang diartikan sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis, maupun tidak tertulis. Selain itu konstitusi juga mengatur tata cara yang mengikat bagaimana suatu pemerintah menyeleng garakan pemerintahan dalam suatu negara. Kons titusi sebagai naskah tertulis atau yang hanya diartikan sebagai Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Secara isi (materi) konstitusi dalam bentuk UUD merupakan peraturan yang bersifat mendasar. Hal ini berarti konsitusi hanya memuat hal-hal yang bersifat pokok, dasar, atau asas-asas saja.

Menurut Usep Ranawidjaya (pakar hukum tata negara), konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu konsti - tusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, Undang- Undang organik, peraturan perundangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi. Konstitusi dalam arti sempit dapat diartikan Undang-Undang Dasar saja.

Konstitusi memiliki dua sifat, yaitu luwes (flexible) atau kaku (rigid), dan tertulis atau tidak tertulis. Untuk menentukan suatu konstitusi bersifat luwes atau kaku dapat dinilai dari cara mengubah konstitusi. Konstitusi pada hakikatnya adalah suatu hukum dasar yang merupakan dasar bagi peraturan perundangan lainnya. Oleh karena itu bagi negara yang menganggap bahwa konstitusi tidak dapat diubah dengan cara yang mudah maka konstitusi tersebut dapat dianggap sebagai konstitusi yang kaku (rigid). Bagi negara yang menganggap bahwa pengubahan konstitusi tidak perlu dilakukan secara istimewa, yaitu cukup dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang maka negara tersebut menerapkan konstitusi yang luwes.  

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan kaku dan luwes. UUD 1945 dikatakan kaku karena untuk mengubah UUD itu bukanlah hal yang mudah. Hal ini terlihat dalam Pasal 37 ayat 1 UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Sejak tahun 1999 MPR telah mengadakan perubahan (Amandemen) terhadap UUD sebanyak empat kali. UUD 1945 juga dapat digolongkan sebagai konstitusi yang luwes, jika ditinjau bahwa UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok dan pengaturan nya ditentukan oleh peraturan yang lebih rendah derajatnya.

Sifat konstitusi kedua adalah konstitusi yang tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi dinyatakan tertulis, jika ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Konstitusi dinyatakan tidak tertulis, jika ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam suatu konvensi atau Undang-Undang biasa. Satu-satunya negara di dunia yang menerapkan konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris. Undang-undang Inggris, yaitu Bill of Rights.

Konstitusi di Suatu Negara

Konstitusi dalam arti sempit diartikan sebagai Undang-Undang Dasar (hukum dasar). Dalam perkembangannya, konstitusi di banyak negara adalah konstitusi yang selalu dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Konstitusi dalam arti UUD selalu menempatkan satu

pasal tentang pengubahan UUD tersebut. Dalam UUD 1945 terdapat pasal yang memberikan tempat ter hadap pengubahan. Pengubahan UUD menurut Sri Soemantri (pakar hukum tata negara) dapat me ngandung dua tujuan, yaitu:

a. mengubah sesuatu yang telah diatur dalam UUD/ konstitusi;

b. menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam UUD/konstitusi.

Berdasarkan pendapat C. F. Strong (pakar hukum tata negara) yang kemudian dikutip oleh Sri Soemantri (pakar hukum tata negara) dikemukakan bahwa untuk mengubah konstitusi dapat dilakukan oleh:

1. kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu;
2. rakyat melalui suatu referendum;
3. sejumlah negara bagian (untuk negara serikat);
4. kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk perubahan.

Konstitusi di Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, bangsa Indonesia telah memberlakukan tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut.

• Periode UUD 1945 pertama (18 Agustus 1945–27 Desember 1949).
• Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949–17 Agustus 1950).
• Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959).
• Periode UUD 1945 kedua (5 Juli 1959–sekarang).

a. Periode UUD 1945

BPUPKI sebagai lembaga yang menyusun Undang- Undang Dasar dibentuk pada 28 Mei 1945. BPUPKI beranggotakan 62 orang. Dr. K. R. T. Radjiman sebagai ketua dan R.P Saroso sebagai wakil ketua. Sidang BPUPKI dapat dibagi dalam dua masa, yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 dan masa sidang kedua dari tanggal 10–17 Juli 1945. Masa sidang pertama lebih mengarah kepada pembentukan dasar negara, sedangkan tahap penyusunan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam masa persidangan kedua.

Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya untuk menyusun rancangan UUD dibentuklah PPKI. PPKI pada awalnya adalah lembaga yang di bentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ternyata pada saat itu kekuasaan Jepang mulai melemah sehingga memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berinisiatif menambah jumlah anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang menjadi 26 orang.

PPKI pada 18 Agustus 1945 mengadakan persidangan yang salah satu ke putusan nya adalah menetapkan UUD 1945. Hal-hal yang telah disusun oleh BPUPKI banyak yang disetujui oleh PPKI. Contohnya Pembukaan UUD 1945 yang pada awalnya bernama Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan yang dibentuk BPUPKI. Piagam Jakarta mengalami pengubahan dengan menghilangkan tujuh kata pada alinea keempat yaitu “dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, kemudian seluruh isi dari Piagam Jakarta dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen (pakar hukum tata negara), yang kemudian dikutip oleh Prof. Ismail Sunny (pakar hukum tata negara) dikemukakan sah tidaknya suatu Undang- Undang Dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil tidaknya suatu perubahan dan apa-apa yang dihasilkan dalam perubahan tersebut (UUD) adalah sah. Undang-Undang Dasar yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Sampai tahun 2004, MPR telah empat kali mengadakan pengubahan terhadap UUD 1945. Salah satu bentuk dari pelaksanaan Amandemen keempat UUD 1945 adalah adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

b. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, secara berangsur-angsur Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Sifat dan taktik licik penjajah yang selalu ingin mengadu domba dan memecah belah bangsa Indonesia kembali ditunjukkan oleh Belanda dengan cara mendirikan negara-negara boneka. Negara-negara tersebut tidak diberikan hak apapun, kecuali harus tunduk dan patuh terhadap pemerintahan Hindia Belanda, seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Irian Barat, dan Negara Jawa Timur.

Kuatnya perlawanan bangsa Indonesia dan atas tekanan Internasional diadakanlah

Konferensi Meja Bundar (KMB) dari 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. KMB dihadiri oleh perwakilan Indonesia, Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO), Belanda, dan sebuah komisi PBB untuk Indonesia.

Konferensi Meja Bundar menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:

1. mendirikan negara Republik Indonesia Serikat;
2. penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat;
3. didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan didirikan ini, akan dibuatkan sebuah rancangan Undang-Undang Dasar oleh Delegasi Republik Indonesia bersama-sama dengan Delegasi Bijeenkomst Voor Federal Overleg (BFO). Setelah rancangan Undang Undang Dasar itu dibuat, disetujui, dan diterima oleh kedua belah pihak, kemudian Undang-Undang Dasar tersebut mulai diberlakukan pada 27 desember 1949. Undang-Undang Dasar ini diberi nama “Konstitusi Republik Indonesia Serikat.”

Konstitusi RIS telah mengubah secara mendasar konstelasi (tatanan) ketatanegaraan, misalnya dari bentuk negaranya. Jika dalam UUD 1945 bentuk negara yang ditentukan adalah “kesatuan,”akan tetapi dalam konstitusi RIS bentuk negara yang dikehendaki adalah bentuk “federasi atau serikat.” Negara yang berbentuk federasi atau federal pada hakikatnya adalah suatu negara yang terdiri atas negara-negara bagian.

c. Periode UUD Sementara 1950
Negara federal atau federasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar tidak dapat bertahan lama. Beberapa negara bagian akhirnya meminta bangsa Indonesia yang terpecah belah dalam Republik Indonesia Serikat kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Dibentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia disepakati pada 19 Mei 1950. Dibentuklah suatu Panitia bersama yang menyusun rancangan Undang- Undang Dasar. Rancangan UUD itu disusun oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat RIS. UUD yang baru berlaku pada 17 Agustus 1950.

Undang-Undang Dasar 1950 seperti Konstitusi RIS juga bersifat sementara oleh karenanya disebut UUDS 1950. Dijelaskan dalam Pasal 134 dinyatakan bahwa Konstituante bersama dengan pemerintah menyusun UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD yang berlaku pada saat itu (UUDS 1950).

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 berhasil membentuk Konstituante melalui pemilu pada Desember 1955. Pada 10 November 1956 di Bandung diresmikanlah Konstituante. Setelah dua setengah tahun Konstituante terbentuk, Konstituante belum dapat menyelesaikan tugasnya. Kegagalan Konstituante untuk membentuk UUD disebabkan karena Konstituante tidak pernah mencapai suara quorum atau 2/3 suara, untuk mencapai keputusan seperti yang ditentukan dalam UUDS 1950. Untuk mengatasi kebuntuan di Konstituante, Presiden pada 22 April 1959 memberikan amanatnya dalam sidang Pleno Konstituante. Amanatnya berisi anjuran agar Konstituante menetapkan UUD 1945 sebagai UUD yang tetap bagi Republik Indonesia. Namun, setelah diadakan beberapa kali persidangan dan pemungutan suara, ketentuan quorum tidak dapat tercapai. 

Pemungutan suara untuk melaksanakan anjuran Presiden dilak sanakan Konstituante tiga kali berturut-turut dengan hasil sebagai berikut.

1. Pemungutan suara I, tanggal 30 Mei 1959 hadir 478 anggota, setuju 269, dan tidak setuju 199.
2. Pemungutan suara II, tanggal 1 Juni 1959 hadir 469 anggota, setuju 264, dan tidak setuju 204.
3. Pemungutan suara III, tanggal 2 Juni 1959 hadir 469 anggota, setuju 263, dan tidak setuju 203.

Kemandegan Konstituante dalam menyusun UUD dan situasi tanah air pada waktu itu mendorong Presiden Soekarno untuk menge luar kan dekrit pada 5 Juli 1959. Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu sebagai berikut:

1) Pembubaran Konstituante

2) UUD 1945 berlaku kembali

3) UUDS 1950 tidak berlaku lagi

4) Dibentuknya MPRS dan DPAS

d. Periode UUD 1945 (5 Juli 1959–Sekarang)

Bangsa dan negara Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai pedoman dasar dalam penyeleng garaan dan ke hidupan bernegara. Terlepas dari penyimpangan terhadap UUD 1945 yang pernah dilakukan Orde Lama dan Orde Baru, UUD 1945 menjadi Konstitusi negara yang tetap berlaku sampai sekarang ini.

Pada 1985 melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum, pemerintah mengubah ketentuan untuk perubahan UUD 1945. Ketentuannya adalah untuk mengubah UUD 1945 harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atas kehendak MPR. UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI belum mendorong MPR untuk kembali menetapkan UUD 1945. Ketentuan tentang Referendum jika dikaji dan dihubungkan dengan Pasal 37 UUD 1945 jelas menunjukkan suatu penafsiran yang berbeda.

Berdasarkan pemahaman tersebut, MPR melalui ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 mencabut ketentuan referendum sebagai salah satu tahap untuk mengubah UUD 1945. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, MPR telah mengamandemen (mengubah/menambah) UUD 1945 sebanyak empat kali. Dengan telah ditetapkannya (Amandemen) dan dengan ditetapkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945. Adapun hasil perubahan UUD 1945 yang keempat terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.