Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang. Jepang menduduki dan menjajah Indonesia sejak jatuhnya Tarakan tanggal 11 Januari 1942 hingga 15 Agustus 1945. Tarakan merupakan daratan pertama di Nusantara yang diserbu bala tentara Jepang. Serangan dilakukan pada dini hari tanggal 11 Januari 1942. Sekitar 20 ribu pasukan Kure mendarat di pantai timur Tarakan dalam dua kelompok. Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu Batalion VII KNIL, beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Selama itu, Jepang berhasil mengeksploitasi penduduk dan tanah Indonesia, lengkap dengan sumber daya alamnya.

a. Kehidupan Ekonomi Zaman Jepang

Indonesia (disebut Jepang dengan To Hindo) sudah lama diincar bala tentara Jepang. Alasannya adalah melimpahnya sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hal ini sangat penting untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, perekonomian Indonesia bercorak ekonomi perang. Cirinya adalah adanya pengaturan, pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah militer. Pemerintah pendudukan segera mengambil alih seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Pemerintah pendudukan Jepang kemudian mengeluarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 1942. Isinya menyatakan bahwa pemerintah militer (Gunseikan) langsung mengawasi perkebunan. Perkebunan yang tidak mempunyai kaitan dengan perang ditutup. Sebaliknya, perkebunan karet, gula, teh, jarak, dan kina terus diberdayakan untuk perang. Komoditas ini sangat mendukung Jepang terutama dalam menyiapkan akomodasinya.

Dalam bidang perbankan, Jepang melikuidasi bank-bank peninggalan Belanda. Hal ini dilakukan setelah bankbank tersebut membayar utang. Jepang kemudian mendirikan bank seperti Yokohama Ginko, Mitsui Ginko, Taiwan Ginko, dan Kana Ginko. Jepang mengeluarkan uang baru untuk menutup defisit akibat pembangunan bidang militer. Perekonomian penduduk lumpuh karena dikorbankan demi ”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Penduduk dimobilisasi untuk menyerahkan hasil bumi dan tenaganya. Akibatnya, kekurangan gizi dan kesengsaraan merajalela di berbagai daerah.

b. Kehidupan Sosial Zaman Jepang

Pemerintah pendudukan militer Jepang menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka kepentingan perang. Jepang melarang seluruh kebudayaan Barat. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Jepang juga menghapuskan sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial pada era penjajahan Belanda. Pendidikan zaman Jepang antara lain:

• Kokumin Gakko atau Sekolah Rakyat (lama studi enam tahun).
• Shoto Chu Gakko atau Sekolah Menengah Pertama (lama studi tiga tahun).
• Koto Chu Gakko atau Sekolah Menengah Tinggi (lama studi tiga tahun).
• Pendidikan kejuruan bersifat vokasional seperti pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian.
• Pendidikan tinggi.

Pendidikan zaman Jepang bercirikan militerisme. Siswa setiap pagi harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (Kimigayo), mengibarkan bendera Jepang (Hinomaru) dan menghormat Kaisar Jepang (Seikirei). Mereka juga harus melakukan Dai Toa, yaitu sumpah setia pada cita-cita Asia Raya dan wajib melakukan senam Jepang (Taiso) serta latihan fisik kemiliteran. Para guru dididik dengan Nippon Seisyin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang. Selain itu, juga mengikuti indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu. Mereka harus bisa memahami dan menerapkan bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang.  

Para pemuda dan orang tua diwajibkan mengikuti romusha untuk mengerjakan proyek Jepang atau medan perang. Jepang menggunakan cara paksa, setiap kepala daerah harus menginventarisasikan jumlah penduduk usia kerja.  Ribuan romusha dari berbagai daerah di Indonesia dikirim ke berbagai medan perang. Beberapa romusha yang masih hidup sempat melancarkan protes kepada pemerintah Jepang. Atas kekejaman bala tentara Jepang selama Perang Dunia II, PM Jepang Jurichiro Koizumi. Pada tahun 2005 sempat minta maaf kepada negara-negara Asia.

Para pemuda potensial yang ada di desa, direkrut ke dalam lembaga semimiliter Jepang. Di bawah Sendenbu (bagian propaganda), mereka antara lain dimasukkan dalam lembaga sebagai berikut.

• Seinendan yaitu tenaga cadangan untuk pertahanan jika diserang tentara Sekutu.
• Keibodan yaitu organisasi bersenjata bedil kayu dan bambu yang menjaga keselamatan desa.
• Pembela Tanah Air (PETA) yaitu tentara sukarela dengan senjata senapan dengan pendidikan militer dan politik.
• Heiho yaitu prajurit pembantu bala tentara Jepang.
• Fujinkai yaitu perkumpulan wanita untuk memobilisasi pengumpulan bantuan logistik perang.

c. Pergerakan Kebangsaan Zaman Jepang
Kehadiran bala tentara Jepang di Indonesia semula disambut dengan penuh antusias. Rakyat menyambut kedatangan tentara Jepang dengan lambaian Merah Putih dan bendera Matahari Terbit. Hal ini memang dibiarkan Jepang untuk meraih simpati penduduk. Kedatangan Jepang disikapi beragam oleh para pemimpin perjuangan. Sikap tersebut antara lain:

1) Mau Bekerja Sama dengan Jepang
Para pemimpin melihat bahwa kehadiran Jepang merupakan peluang untuk meraih kemerdekaan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Bangsa-bangsa di Timur Tengah mengalami masa kebangkitan. Jepang menang dalam perang melawan Rusia tahun 1905. Sejak tahun 1933 antara pemimpin Indonesia (Hatta dan Gatot Mangkupraja) telah berinteraksi dengan Jepang. Di kalangan rakyat muncul ramalan Jayabaya tentang datangnya orang kate yang akan menguasai Nusantara selama umur jagung. Inilah yang menyebabkan para pemimpin Indonesia mau bekerja sama.

Pemimpin politik direkrut ke dalam beragam lembaga Jepang. Tujuannya untuk merebut hati rakyat. Mr. Sjamsudin ditunjuk untuk mengetuai Gerakan Tiga A. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur dipercaya mengelola Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) pada bulan Maret 1943. Jepang memberi kelonggaran pada Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Organisasi ini didirikan di Surabaya oleh K.H. Mas Mansyur tahun 1937. Anggaran dasar MIAI diubah menjadi, ”turut bekerja sama dengan sekuat tenaganya dalam pekerjaan membangunkan masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon”. Pada bulan Oktober 1943 MIAI diubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

2) Menolak Kerja Sama dengan Jepang
Tokoh pergerakan kebangsaan yang menolak bekerja sama dengan Jepang adalah Sutan Sjahrir dan dr. Tjipto Mangunkusumo. Sjahrir menganggap Jepang mengembangkan fasisme. Sjahrir kemudian memelopori gerakan bawah tanah dan didukung oleh mantan anggota PNI Baru. Tokoh lain yang menolak kerja sama dengan Jepang adalah Amir Sjarifuddin.  Namun, perjuangan Amir Sjarifuddin gagal setelah ditangkap bulan Januari 1943 karena polisi militer Jepang mengetahui tempat persembunyiannya. Amir Sjarifuddin sendiri dihukum seumur hidup. Atas jaminan Bung Karno dan Bung Hatta, hukuman Amir Sjarifuddin kemudian diperingan oleh pemerintah.

Perlawanan Rakyat pada Masa Pendudukan Jepang
Upaya mobilisasi penduduk demi kepentingan perang Jepang mengakibatkan penderitaan rakyat. Di berbagai daerah muncul reaksi berupa protes dan perlawanan. Selain itu, muncul pula pergerakan kebangsaan yang dipimpin tokoh-tokoh lokal. Berikut ini beberapa perlawanan terhadap militer Jepang dan munculnya pergerakan kebangsaan di daerah.

a. Gerakan Protes dan Perlawanan
1) Perlawanan Teuku Abdul Jalil
Keinginan Jepang untuk memobilisasi ulama Aceh ditolak oleh para ulama. Teuku Abdul Jalil memimpin perlawanan rakyat Cot Plieng, Lhokseumawe, Aceh. Mereka berjuang dengan senjata seadanya saat Jepang menyerang wilayah tersebut usai subuh. Serangan Jepang berhasil digagalkan hingga dua kali. Pada serangan ketiga tanggal 10 November 1942 Jepang membakar masjid dan permukiman. Teuku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri, tetapi tertembak saat salat subuh.
2) Perlawanan K.H. Zainal Mustafa
K.H. Zainal Mustafa adalah pemimpin pondok pesantren Sukamanah, Singaparna, Jawa Barat. Beliau memprotes upacara seikirei, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Ini menyinggung perasaan umat Islam dan dianggap musyrik. Beliau juga tidak tega melihat penderitaan rakyat akibat penindasan Jepang. Jepang kemudian menyerang Singaparna pada tanggal 24 Februari 1944. K.H. Zainal Mustafa tertangkap dan dihukum mati oleh Jepang di Jakarta
3) Pemberontakan Teuku Hamid
Pemberontakan ini terjadi di Meurudu, Aceh. Dua peleton PETA dipimpin Teuku Hamid melarikan diri ke gunung dan mengadakan perlawanan pada bulan November 1944. Jepang kemudian menahan anggota keluarga pasukan PETA sebagai cara untuk menekan perlawanan Teuku Hamid. Kondisi tersebut memaksa Teuku Hamid menyerah.
4) Perlawanan Haji Madriyan
Perlawanan Haji Madriyan terjadi di Indramayu, Jawa Barat pada bulan April 1944. Peristiwa Indramayu ini dilatarbelakangi oleh adanya paksaan untuk menyetor sebagian hasil bumi penduduk. Selain itu, penduduk dipaksa untuk kerja rodi atau romusha. Haji Madriyan kemudian memimpin perlawanan di Desa Karang Ampel, Sindang, Indramayu. Namun, perlawanan ini ditumpas Jepang dengan perlakuan yang sangat kejam.
5) Pemberontakan Supriyadi
Supriyadi adalah komandan PETA di Blitar, Jawa Timur. Pada tanggal 14 Februari 1944 Syudanco Supriyadi memimpin pemberontakan PETA melawan Jepang. Pemberontakan Supriyadi merupakan pemberontakan terbesar yang dihadapi Jepang. Pemerintah Jepang akhirnya harus mengerahkan satu batalion dengan kendaraan lapis baja
untuk menghadapinya. Pemberontakan tersebut bisa dipadamkan, tetapi Supriyadi hilang secara misterius hingga kini.

b. Pergerakan Kebangsaan di Berbagai Daerah
Selama pendudukan Jepang, di berbagai daerah muncul pergerakan kebangsaan. Para

pemuda di Jakarta bergabung dalam asrama Angkatan Baru Indonesia. Pusat pergerakan mereka berada di Menteng 31. Para pemuda tersebut mengorganisasi Barisan Pelopor sejak tahun 1943. Organisasi yang lain adalah Badan Permusyawaratan Pelajar Indonesia (Baperpi). Pusat kegiatannya di Cikini 71 dengan ketua Supeno. Para mahasiswa membentuk
organisasi Ika Daigaku. Pusat kegiatannya di Prapatan 10. Anggotanya antara lain Djohar Nur, Sajoko, Sjarif Thajeb, Darwis, dan Eri Sudewo.

Sebagian besar organisasi tersebut membantu gerakan bawah tanah yang dipelopori Sutan Sjahrir. Mereka bertugas menyiarkan berita mengenai perkembangan perang Jepang. Sjahrir secara diamdiam menggembleng para pemuda dengan beragam pengetahuan. Tokoh-tokoh pemuda yang direkrut antara lain Sukarni, Sudarsono Sugra, Hamdani Kartamuhari, Adam Malik, Armunanto, Pandu Wiguna, Kusnaeni, Sjamsudin, dan M. Nitimihardjo.