Soal UH Organisasi Pemerintah Pusat. Organisasi pemerintahan tingkat pusat atau pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri bersama-sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan negara yang merupakan aparatur pemerintah, seperti lembaga pemerintahan nondepartemen dan pejabat setingkat menteri. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan lembaga legislatif adalah lemabaga yang membuat peraturan perundang-undangan, dan lembaga yudikatif adalah lembaga yang melaksanakan peradilan. Kekuasaan dan tanggung jawab presiden sebagai lembaga eksekutif antara lain sebagai berikut.
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.Mengajukan RUU kepada DPR.
Menetapkan peraturan pemerintah (PP).
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).
A. Pilihlah jawaban yang tepat !
kewenangan untuk ...
a. mengadili pada tingkat kasasi
b. mengajukan rancangan undang-undang
c. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu
d. memeriksa tanggung jawab keuangan negara
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang meliputi:
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara.
Memutuskan pembubaran partai politik.
Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu.
2. Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada ....
a. DPR
b. Mahkamah Agung
c. Komisi Yudisial
d. presiden
Dalam pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
3. DPD sebagai wakil pemerintah daerah di tingkat pusat mempunyai hak untuk ....
a. mengajukan RUU tentang otonomi daerah
b. memimpin jalannya pemerintahan daerah
c. membentuk undang-undang
d. memberikan grasi dan amnesti
Hak-hak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebagai berikut.
Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.
4. Sebagai penyelenggara pemerintahan DPR mempunyai tugas untuk ....
a. memeriksa keuangan negara
b. membahas RUU bersama presiden
c. melantik presiden dan wakil presiden
d. mengubah dan menetapkan UUD
Secara umum DPR mempunyai tiga tugas penting, yaitu membuat undang-undang. DPR bertugas membahas dan menyetujui undang-undang sebelum kemudian ditetapkan oleh presiden. DPR bersama presiden juga membahas anggaran keuangan negara dalam satu tahun ke depan. Di sisi lain, DPR juga bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh presiden.
5. Sebagai lembaga eksekutif, presiden mempunyai kewenangan untuk mengajukan RUU
kepada ....
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. BPK
Kekuasaan dan tanggung jawab presiden sebagai lembaga eksekutif antara lain sebagai berikut.
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
Mengajukan RUU kepada DPR.
Menetapkan peraturan pemerintah (PP).
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).
6. Memberi grasi dan rehabilitasi kepada orang yang telah dijatuhi hukuman merupakan
kewenangan ....
a. Presiden
b. Mahkamah Agung
c. Mahkamah Konstitusi
d. Komisi Yudisial
Dalam bidang kehakiman, presiden mempunyai kewenangan untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Lembaga eksekutif mempunyai tugas untuk ....
a. melaksanakan organisasi peradilan
b. lembaga pembuat undang-undang
c. lembaga setingkat menteri
d. pelaksana roda pemerintahan
Lembaga eksekutif adalah lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan lembaga legislatif adalah lemabaga yang membuat peraturan perundang-undangan, dan lembaga yudikatif adalah lembaga yang melaksanakan peradilan.
8. Kedaulatan tertinggi di negara Indonesia berada di tangan ....
a. presiden
b. DPR
c. MPR
d. rakyat
Kekuasaan tertinggi atau yang biasa disebut sebagai pemegang kedaulatan dalam negara berada di tangan rakyat. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa negara Indonesia memperlakukan prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti, kekuasaan tertinggi di dalam negara berada di tangan rakyat.
9. Jumlah keseluruhan anggota DPR adalah ....
a. 15 orang
b. 150 orang
c. 250 orang
d. 560 orang
DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR periode 2009–2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
10. Sebelum diadakan perubahan UUD 1945, lembaga tertinggi negara berada di tangan ....
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. rakyat
Sebelum diadakan perubahan UUD 1945, kelembagaan negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Saat itu, kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi negara atau sebagai forum tertinggi.
11. Presiden Indonesia pertama hasil pemilihan umum yaitu ....
a. Megawati Soekarnoputri
b. Susilo Bambang Yudhoyono
c. Soeharto
d. B.J. Habibie
Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden Republik Indonesia pertama hasil pilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum pada tanggal 20 September 2004.
12. Sebagai kepala negara presiden memiliki kewenangan untuk ....
a. menetapkan peraturan pemerintah
b. menyatakan keadaan bahaya
c. menyusun kabinet
d. membentuk pemerintahan
Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal-pasal berikut.
Pasal 10 mengatur tentang kewenangan presiden dalam memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Kedudukan ini biasa disebut sebagai panglima tertinggi atas ketiga angkatan Tentara Nasional Indonesia.
Pasal 11 mengatur tentang kewenangan presiden untuk menyatakan perang dan damai serta kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara lain.
Pasal 12 berkenaan dengan kewenangan menyatakan keadaan bahaya.
Pasal 13 berkenaan dengan pengangkatan dan penerimaan duta besar dan konsul.
Pasal 14 mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi, serta pemberian amnesti dan abolisi.
Pasal 15 mengenai pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya.
13. Lembaga pemerintahan nondepartemen yang bertugas mengurus administrasi negara
adalah ....
a. ANRI
b. BKN
c. LAN
d. BAPEDAL
Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu lembaga pemerintahan nondepartemen yang didirikan pada tahun 1967. LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Untuk meningkatkan koordinasi menteri maka dibentuk ....
a. kepala bidang
b. sekretaris negara
c. kementerian koordinator
d. pemimpin para menteri
Kementerian koordinator adalah unsur pelaksana pemerintahan. Kementerian koordinator dipimpin oleh menteri koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian koordinator mempunyai tugas membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan para menteri, serta menyelaraskan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
15. Menyusun kabinet dalam sebuah pemerintahan merupakan kewenangan ....
a. presiden
b. menteri negara
c. DPR
d. rakyat
Sebagai kepala pemerintahan presiden mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut.
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri serta pejabat-pejabat publik.
Membentuk pemerintahan.
Menetapkan peraturan pemerintahan.
Menyusun kabinet.
16. Membidangi urusan haji menjadi kewenangan Menteri ....
a. Agama
b. Perdagangan
c. Keuangan
d. Luar Negeri
Kementerian Agama dahulu bernama Departemen Agama (Depag) adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Suryadharma Ali.
17. Wakil presiden Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II adalah ....
a. Jusuf Kalla
b. Budiono
c. Moh. Hatta
d. Susilo Bambang Yudhoyono
Pada Kabinet Indonesia Bersatu II presiden yang terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono.
18. Sebagai lembaga eksekutif presiden mempunyai kewenangan untuk ....
a. memeriksa keuangan negara
b. menyelenggarakan pemilihan umum
c. mengangkat dan memberhentikan menteri
d. mengubah dan menetapkan UUD
Presiden merupakan lembaga negara yang berkuasa menjalankan undang-undang. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Presiden mempunyai kewenangan antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, membentuk undang-undang, memberikan grasi, serta menetapkan peraturan pemerintah.
19. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mempunyai tanggung jawab untuk ....
a. menyusun kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku
b. menyelenggarakan manajemen kepegawaian negara
c. mengelola perpustakaan negara
d. melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara
Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu lemabag pemerintahan nondepartemen yang didirikan pada tahun 1967. LAN ini mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Departemen yang mengurusi bidang transportasi adalah ....
a. Departemen Perindustrian
b. Departemen Perhubungan
c. Departemen Pertahanan
d. Departemen Pekerjaan Umum
Departemen adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh menteri. Departemen Perhubungan dipimpin oleh Menteri Perhubungan yang memiliki kewenangan untuk mengurusi masalah transportasi di Indonesia.
B. Isilah titik-titik di bawah ini !
1. Hak presiden untuk memberikan pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi
hukuman disebut ....
grasi
2. Dalam menjalankan pemerintahannya Indonesia menganut asas ....
desentralisasi
3. Mengangkat dan memberhentikan presiden merupakan kewenangan dari ....
MPR
4. Jumlah hakim konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak ....
sembilan orang
5. Lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi yaitu ....
Mahkamah Agung
6. Sidang yang dilakukan oleh MPR dalam keadaan yang mendesak disebut ....
sidang istimewa
7. Departemen Kesehatan memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan perencanaan yang
berkaitan dengan ....
kesehatan masyarakat
8. Apabila presiden wafat sebelum berakhir masa jabatannya, maka posisinya digantikan
oleh ....
wakil presiden
9. Tujuan nasional negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ....
empat
10. Secara hukum presiden Indonesia bertanggung jawab kepada ....
konstitusi/UUD 1945
Mengangkat dan memberhentikan jaksa agung merupakan kewenangan ....
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Sebutkan dua lembaga negara yang kedudukannya terlepas dari kekuasaan pemerintah!
Selain lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terdapat lembaga yang terlepas dari
kekuasaan pemerintah yang memiliki kedudukan sejajar dalam sistem pemerintahan
Indonesia. Lembaga itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemilihan
Umum (KPU).
2. Apa yang dimaksud dengan lembaga eksekutif?
Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk menjalankan undang-undang.
Kekuasaan eksekutif di Indonesia berada di tangan presiden.
3. Apa yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan tingkat pusat?
Organisasi pemerintahan tingkat pusat atau pemerintah pusat adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri
bersama-sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan negara yang
merupakan aparatur pemerintah, seperti lembaga pemerintahan nondepartemen dan
pejabat setingkat menteri.
4. Sebutkan tiga pejabat setingkat menteri dalam susunan pemerintahan di Indonesia!
Jaksa Agung.
Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Jelaskan perbedaan asas desentralisasi dan sentralisasi!
Desentralisasi adalah pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dari
pemerintah pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
Sentralisasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangannya diatur dan
diurus oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tinggal melaksanakannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar