Perjuangan Merebut Irian Barat

Perjuangan Merebut Irian Barat. Konferensi Meja Bundar yang dilakukan untuk mengatur penyerahan kedaulatan Indonesia diwarnai dengan usaha licik Belanda yang ingin terus mempertahankan Irian Barat (New Guinea) dengan alasan kesukuan. Akhirnya KMB memutuskan penyelesaian Irian Barat akan ditentukan dalam masa satu tahun setelah penyerahan kedaulatan melalui perundingan antara RIS dengan Kerajaan Belanda.  Indonesia berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar. Bukan berarti permasalahan Indonesia dan Belanda seluruhnya selesai. Ada sebuah permasalahan yang tertunda, yaitu masalah Irian Barat. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar, permasalahan Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan setelah satu tahun penyerahan kedaulatan.

1. Latar Belakang Masalah Irian Barat

Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) menyatakan bahwa status quo di Irian Barat tetap berlaku. Ditentukan pula bahwa selama setahun setelah pengakuan kedaulatan RIS, masalah Irian Barat akan diselesaikan dengan perundingan. Dalam tafsiran RIS, Belanda akan menyerahkan Irian Barat setelah setahun pengakuan kedaulatan. Belanda mengartikan bahwa penyerahan Irian Barat hanya dilakukan melalui perundingan kembali. Pihak RI pun menganggap bahwa Belanda terlalu keras kepala tidak mau menepati isi KMB yang berhubungan dengan penyelesaian masalah Irian Barat.

2. Upaya Pengembalian Irian Barat

Untuk mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan tiga macam cara, yaitu melalui jalur diplomasi, konferensi ekonomi, dan konfrontasi. Pada tahun 1951 perundingan dilakukan untuk membahas soal Uni Indonesia-Belanda dan masalah Irian Barat. Perundingan itu tidak membuahkan hasil. Bahkan, pada tahun 1952 dengan persetujuan parlemennya, Belanda memasukkan wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. 

Indonesia pun mengajukan usul soal Irian Barat dalam sidang umum PBB. Usaha Indonesia ini mengalami kegagalan. PBB dirasakan tidak mampu mengatasi persoalan Irian Barat sehingga perlu ditempuh jalan lain. Indonesia segera memutuskan hubungan Indonesia-Belanda secara sepihak yang dituangkan dalam undang-undang pembatalan KMB pada tahun 1956. Selanjutnya, dibentuk pemerintahan Provinsi Irian Barat dengan Sultan Tidore, yaitu Zainal Abidin Syah sebagai gubernur. Ia berkedudukan di Soasiu (Tidore). 

Usaha diplomasi ternyata tidak banyak membuahkan hasil. Pemerintah Indonesia melakukan perjuangan melalui jalur ekonomi. Diharapkan dengan tekanan ekonomi, Belanda bersedia memenuhi janjinya untuk menyerahkan Irian Barat. Langkah pertama adalah melakukan pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai F 3,661 juta. Tindakan lebih tegas dengan dikeluarkannya undang-undang nasionalisasi perusahaan milik Belanda yang sebagian besar berupa perusahaan perkebunan. Seluruh perusahaan Belanda yang dinasionalisasi berjumlah tujuh ratus buah dengan nilai $ 1,500 juta. Indonesia pun memindahkan pasar komoditas Indonesia dari Rotterdam (pelabuhan utama Belanda) ke Bremen (Jerman). Cara ekonomi ini ternyata tidak mencapai hasil yang diinginkan. Indonesia mulai melakukan usaha terakhir, yaitu dengan jalan konfrontasi. Upaya konfrontasi ini dilakukan melalui pencanangan tiga komando rakyat yang disebut Trikora.

3. Trikora dan Persetujuan New York

Untuk menggerakkan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Menteri keamanan nasional yaitu Jenderal A.H. Nasution pun segera menandatangani persetujuan pembelian senjata dari Rusia. Pembelian senjata tersebut adalah pembelian senjata terbesar dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, dilakukan rapat umum di Yogyakarta yang menghasilkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Selanjutnya, dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan panglimanya Brigjen Soeharto. Operasi-operasi untuk membebaskan Irian Barat dilakukan dalam tiga fase, yaitu fase infiltrasi (akhir 1962), fase eksploitasi (1963), dan fase konsolidasi (1964). 

1. Fase infiltrasi dilakukan dengan memasukkan sepuluh kompi di sekitar sasaran tertentu dengan tujuan menciptakan daerah bebas de facto. Kesatuan itu harus dapat mengembangkan kekuasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat dalam perjuangan fisik. 
2. Fase eksploitasi dilakukan dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting. 
3. Fase konsolidasi merupakan upaya menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. 

Pertempuran sempat terjadi di Laut Arafuru. Dalam pertempuran tersebut, gugur salah satu

putra terbaik bangsa, yaitu Yos Sudarso. Irian Barat merupakan payung untuk menghadapi komunisme bagi negara Barat, seperti Australia dan Amerika Serikat. Pada saat itu paham komunis berkembang di Indonesia. Demi kepentingan pertahanannya, negara-negara Barat tersebut berdiri di belakang Belanda. Hal ini mengakibatkan semakin berat pula masalah yang harus dihadapi Indonesia.

Pemerintah Amerika menyadari bahwa apabila pertempuran menghebat, berarti peranan komunis di Indonesia semakin kuat. Oleh karena itu, pada tahun 1962 Amerika mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Perundingan pun terjadi antara Menteri Luar Negeri Subandrio dan Dr. van Royen, dengan mediator Ellsworth Bunker dari Amerika. Perundingan ini menghasilkan Persetujuan New York. Isi Persetujuan New York sebagai berikut:

1. Dilakukan penghentian permusuhan.
2. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia-Belanda, paling lambat 1 Oktober 1962, United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari Belanda dan bendera Belanda pun diturunkan.
3. UNTEA akan memakai tenaga-tenaga Indonesia, baik sipil maupun militer bersama-sama alat keamanan putra Irian Barat dan sisasisa pegawai Belanda yang diperlukan.
4. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah kekuasaan UNTEA.
5. Angkatan perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat tanggal 1 Mei 1963.
6. Bendera Indonesia mulai berkibar pada tanggal 31 Desember 1962 di samping bendera PBB dan pemerintah RI menerima pemerintah di Irian Barat dari UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963.
7. Pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat (Act of Free Choice).

Keberhasilan Trikora adalah berkat kerja sama antarpejuang militer dan diplomat-diplomat Indonesia. Dalam Trikora, dikenal seorang sukarelawati bernama Siti Rahmah Herlina Kasim. Bersama sukarelawan lainnya, wanita yang berjuang melalui jalur jurnalistik ini menunjukkan keberaniannya. Ia mendapat hadiah dari Presiden Soekarno berupa pending emas seberat setengah kilogram.

4. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

Dalam perjanjian New York ditetapkan bahwa pihak RI wajib melakukan penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969. Hal ini dilakukan oleh pemerintah RI dengan meminta pendapat rakyat Irian Barat, yaitu mereka akan bergabung dengan RI atau Belanda ataukah ingin merdeka. Penentuan pendapat rakyat dilaksanakan dalam tiga tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, dimulai tanggal 24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
2. Tahap kedua, berupa pemilihan anggota dewan musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969 dengan dipilihnya 1.026 anggota dari tiap-tiap kabupaten yang terdiri atas 983 pria dan 43 wanita.
3. Tahap ketiga, pelaksanaan Pepera yang dilakukan di tiap-tiap kabupaten mulai 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Pada akhirnya dewan musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan Pepera di tiap tingkatan disaksikan oleh utusan sekretaris jenderal PBB, yaitu Duta Besar Ortiz Sanz. Setelah Pepera selesai, hasilnya dibawa ke New York untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke-24 pada bulan November 1969. Sejak tanggal 1 Mei 1973 nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya. Nama tersebut diresmikan pada waktu Presiden Soeharto meresmikan penambangan tembaga di Tembagapura. Nama Irian Jaya berubah lagi pada era reformasi menjadi Papua